Terkena Black List BI Akibat Kelalaian Citibank

Sumber : Suara Pembaca Detikcom Sabtu, 24/04/2010

Jakarta - Awal Maret tahun ini (2010) saya mengajukan KPR Bank Niaga untuk kredit kepemilikan rumah. Satu minggu setelah diajukan ternyata permohonan saya ditolak. Pihak Bank CIMB Niaga mangatakan bahwa pada saat dilakukan BI Checking ada informasi dari pelapor (Citibank) bahwa saya ada masalah dalam pelunasan tagihan.

Setelah mencoba klarifikasi dengan pihak Citibank sampai saat ini saya belum mendapat kejelasan mengapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan dari pihak saya selaku debitur yang terjadi adalah seperti berikut ini.

Saya adalah nasabah/ pengguna Kartu Kredit Citibank sejak 2003. Termasuk debitur yang taat dan tidak pernah lalai kewajiban membayar alias Kolektibilitas Lancar. Pertengahan tahun 2008 saat akan menggunakan kartu kredit Citibank untuk pembayaran di Carrefour Puri Indah ternyata kartu kredit saya tidak dapat digunakan (padahal di kartu tersebut tertulis Valid from 10/07 dan Valid Thru 01/10, juga tidak pernah ada informasi dari pihak Citibank jika kartu saya sedang bermasalah).

Akhirnya setelah membayar cash (beruntung masih ada cukup uang) saya memutuskan untuk menelepon pihak Citibank di 021-2529999. Karena sulit terhubung dengan Citiphone Officer (mungkin sibuk) baru keesokan harinya saya dapat mengadukan keluhan saya tersebut. Menurut Citibank Officer kartu saya memang tidak dapat digunakan karena ada pergantian kartu baru. Dan, Officer tersebut berjanji bahwa dalam waktu 1 minggu saya sudah akan menerima kartu pengganti tersebut.

Menunggu kartu yang tidak juga datang. Akhirnya saya kembali menelepon Citiphone Banking menanyakan perihal pengiriman kartu saya. Ternyata oleh Citiphone Officer dinyatakan bahwa kartu sudah dikirim dan diterima oleh seseorang bernama Daryati
(Ket: padahal tidak pernah ada Surat Kuasa dari saya). Langsung saya menyangkal pernyataan tersebut. Karena, saya dan atau anggota keluarga merasa tidak pernah menerima kiriman kartu dari Citibank. Juga tidak ada anggota keluarga yang bernama Daryati di rumah saya.

Akhirnya Citiphone Officer tersebut mengatakan bahwa ia menerima pengaduan saya dan akan menindaklanjutinya. Saya pernah pula mengirim e-mail ke Citibank dan menyatakan bahwa saya belum menerima kartu saya. Tetapi, tetap saja tidak pernah ada tanggapan. Apalagi pengiriman ulang (penggantian) kartu yang seharusnya menjadi hak saya sekaligus menjadi kewajiban Citibank.

Di tahun berikutnya (2009) saya mendapat surat tagihan iuran tahunan kartu, dan ditelepon oleh pihak Citibank bahwa saya harus segera melakukan pembayaran. Saya yang sampai pada waktu itu belum/ tidak menerima kartu, merasa keberatan untu membayar iuran kartu atas kartu yang tidak saya terima dan miliki. Tetapi, Officer Citibank yang menelepon saya tersebut mengatakan bahwa saya tetap harus membayar tagihan karena mereka sudah merasa mengirim kartu tersebut.

Sekali lagi saya menyatakan bahwa saya keberatan dan tidak bersedia membayar. Juga saat itu saya langsung berkehendak untuk menutup rekening kartu kredit saya. Lalu Officer tersebut mengatakan bahwa untuk menutup rekening saya sekali lagi diharuskan melunasi tagihan iuran tahunan terlebih dulu. Saya sangat kecewa atas jawaban tersebut yang terkesan tidak peduli akan hak nasabah seperti juga tindakan Citibank yang sama sekali tidak menindaklanjuti keluhan saya sebelumnya (2008).

Mengetahui dari Bank Niaga bahwa penolakan KPR karena adanya informasi dari BI (Bank Indonesia) yang ada kaitannya dengan Citibank tanggal 6 April 2010 saya mencoba klarifikasi kembali dengan menelepon Citiphone Banking. Saat itu dijawab bahwa data saya sudah tidak dapat diproses, dan diminta untuk menghubungi bagian Collection di nomor telepon 021-52909253.

Keesokannya tanggal 7 April 2010 saya baru bisa terhubung dengan Officer yang bernama Ibu Rahma. Dia mengatakan bahwa saya memang mempunyai tagihan yang harus dibayar (agar selesai masalah saya) sebesar sekitar Rp 830,000. Akan tetapi cukup dibayarkan setengahnya yaitu Rp 415,000. Dan, juga memang benar bahwa tagihan tersebut berasal dari iuran tahunan kartu (annual fee) beserta bunganya.

Kemudian walaupun telah menjelaskan kronologi bahwa saya tidak pernah menerima kartu (hak) saya tersebut dia mengatakan bahwa saya tetap berkewajiban membayar dan kesalahan ada di pihak saya. Sungguh aneh bahwa kesalahan pengiriman kartu oleh pihak Citibank kepada orang yang tidak berhak sehingga kartu tersebut tidak sampai ke tangan saya adalah kesalahan saya dan menjadi tanggung jawab saya?

Dan, sungguh tidak adil bahwa saya dikenakan iuran atas sebuah kartu yang bahkan saya tidak menerimanya. Apalagi menggunakannya.

Akhirnya walaupun tidak setuju, dengan maksud untuk klarifikasi, maka saya membuat janji dengan Ibu Rahma tersebut untuk bertemu dan datang langsung ke Menara Jamsostek tersebut.

Berhalangan pekerjaan kantor, tanggal 12 April saya baru bisa datang ke Menara Jamsostek. Petugas Security setelah menelepon ke bagian Office mengatakan bahwa Ibu Rahma sedang tidak ada di tempat. Kemudian saya dilayani oleh Bapak Faiz yang mengatakan bahwa status rekening saya bagus alias lancar. Tidak ada masalah atas rekening saya dan meminta saya untuk mengecek langsung ke Gerai Info Bank Indonesia?

Karena penasaran, keesokan harinya tanggal 13 April 2010 saya datang ke Gerai Info
Bank Indonesia. Setelah dilakukan BI checking oleh petugas (Bapak Budiwan) saya mendapat informasi bahwa ada dua nomor kartu pada rekening saya. Kartu pertama sudah selesai tanggal 05/07/2008. Dan, kartu kedua yang menjadi masalah. Mempunyai Kolektibilitas 4 (meragukan) di bulan Juli - Agustus 2009 (padahal pada pertengahan 2008 kartu lama saya sudah tidak bisa dipakai dan juga tidak ada kartu pengganti).

Tanggal 14 April 2010 saya kembali menghubungi Bapak Faiz di 021-52909253. Setelah menjelaskan yang saya dapat dari Bank Indonesia sekali lagi dia menegaskan bahwa saya tidak ada masalah dengan pihak Citibank, dan meminta agar tidak membayar biaya apa pun kepada pihak mana pun.

Dan, menurut dia, penolakan KPR adalah mutlak hak dari Bank Niaga yang melihat laporan informasi dari BI yang kemudian membuat mereka ragu akan calon nasabah. Padahal menurut saya penilaian Bank Niaga tidak lepas dan dipengaruhi oleh informasi yang diberikan pihak Citibank yang tidak dapat saya akses untuk klarifikasi. Bapak Faiz kemudian juga menambahkan bahwa laporan Informasi Debitur yang telah dibuat. Tidak dapat diubah lagi.

Keterangan ini bertentangan dengan yang saya dengar dari pihak Bank Indonesia (Bapak Budiwan), bahwa informasi debitur tersebut dapat diubah melalui laporan yang disampaikan setiap bulannya oleh pelapor (dalam hal ini Citibank).

Tidak puas dengan jawaban Bapak Faiz, tanggal 16 April saya datang ke Citibank Pondok Indah. Tetapi, di sana pun saya mendapat jawaban yang sama. Bahwa tidak ada masalah dengan rekening kartu saya dan untuk lebih jelasnya saya diminta menghubungi Menara Jamsostek.

Teringat perkataan Ibu Rahma, satu-satunya Officer yang pernah mengatakan bahwa saya memang mempunyai tagihan, maka saya berusaha menghubunginya lagi. Setelah akhirnya dapat berbicara dengan Ibu Rahma, saya menanyakan status rekening saya yang bermasalah. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa rekening kartu kredit saya sudah clear dan tidak ada masalah.

Pusing juga saya. Pihak Citibank yang dengan mudahnya mengatakan bahwa saya tidak perlu khawatir karena status rekening saya sudah clear dan tidak ada masalah. Padahal jelas yang menjadi masalah adalah informasi yang salah dari Citibank kepada
Bank Indonesia pada tahun 2009 telah dan akan membawa dampak pada hak perbankan saya.

Salah karena sejak 05/07/2008 kartu saya sudah tidak dapat digunakan, dan juga tidak pernah ada kartu pengganti yang saya terima. Sehingga sesuai dengan "Terms Conditions of Citibank Credit Card" dan "Perjanjian Pemegang Kartu Kredit" maka sejak saat itulah berakhir semua ikatan dan kewajiban saya terhadap Citibank,
termasuk iuran tahunan. Yang kesemuanya akan kembali mengikat dan dibebankan apabila Pemegang Kartu menerima kartu dan menandatanganinya.

Begitulah yang terjadi kepada saya Yanuar Agung Barata (pemegang kartu kredit Citibank Nomor 5401 8401 1333 3416). Tidak tahu apa yang harus dilakukan agar hak saya sebagai debitur atau nasabah dikembalikan. Hak untuk klarifikasi informasi dari pelapor (Citibank) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Mohon saran/ masukan dan informasi yang dapat membantu penyelesaian masalah seperti ini atau yang serupa. Dapat menghubungi saya di nomor 08111874184.

Yanuar Agung Barata
Jalan Setia No 22 RT 01/03
Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
agoenkbarata@yahoo.co.id
08111874184

Menghindari jebakan biro kredit

Sumber : Bisnis.com Selasa, 27/10/2009

Hamid geram bukan main, niatnya membuka bank garansi di tiga bank ditolak secara bersamaan. Padahal, perusahaan yang dikelolanya memiliki reputasi yang cukup baik dan memiliki kinerja keuangan cukup baik.
Direktur pada sebuah perusahaan swasta Jakarta Timur ini tidak habis mengerti, dirinya dicap memiliki karakter tidak baik oleh bank hanya karena pernah telat membayar cicilan rumah setahun lalu. "Saya dianggap memiliki kolektibilitas kredit 2, dan dianggap bank tak layak membuka bank garansi."
Kolektibilitas adalah penilaian atas ketepatan membayar debitur. Penilaian terbaik adalah 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), 5 (macet). Status 3-5 biasa disebut kredit bermasalah.
Hamid merasa, keterlambatan pembayaran itu karena lupa, bukan berniat mengemplang utang. "Buktinya, beberapa hari kemudian saya langsung bayar dan jumlahnya hanya Rp2 jutaan."
Kejadian serupa juga menimpa Nova, manajer sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta. Kredit rumah yang ia ajukan serta-merta ditolak karena dia pernah telat membayar denda cicilan kredit.
"Ini semua gara-gara data biro kredit yang diakses bank masih mencatatnya. Keterlambatan terjadi beberapa tahun lalu dan sisa kredit saya kini kurang dari Rp3 juta," tuturnya.
Demikian halnya dengan Ignatius Liliek, yang memilih mengurus surat lunas di sebuah perusahaan pembiayaan agar pengajuan kreditnya disetujui bank. Ceritanya, karyawan sebuah perusahaan swasta ini pernah telat setor sehari cicilan kendaraan.
Sama dengan Hamid dan Nova, kunci masalah Ignatius ada pada BI checking-istilah untuk hasil akses data bank melalui Biro Kredit Bank Indonesia. Ignatius menyempatkan diri untuk mendatangi ke Bank Indonesia, tetapi tidak membuahkan hasil.
Tak juga mendapatkan solusi, pria tersebut memilih membayar lunas sisa utang di multifinance. Dia mendapatkan surat lunas yang menjadi bekal untuk mengurus kredit di bank.
Upaya itu memang berhasil, tetapi Ignatius tidak mengetahui pasti apakah datanya di Biro Kredit telah diperbaiki.
Teguh Satria, Ketua Realestat Indonesia, dalam suatu forum seminar menyampaikan hasil BI checking kini menjadi faktor pertama yang menghambat penjualan properti di Indonesia.
Menurut dia kasus bank yang menolak pengajuan KPR sebagian besar akibat keterlambatan perbaikan informasi maupun pembaruan data pada sistem informasi debitor. Di lapangan, Teguh menemukan proses perbaikan data debitur itu paling cepat dilakukan 3 sampai 4 bulan, bahkan sebagian besar lebih lama lagi.
"Itu menghambat calon debitur sekaligus pertumbuhan dalam penjualan properti. Saya harapkan Bank Indonesia bisa mempercepat penanganan masalah itu jangan terlalu lama lah, itu kan cukup merugikan."
Seorang analis kredit di bank swasta membenarkan hasil BI checking adalah salah satu acuan utama komite kredit menyetujui atau menolak aplikasi nasabah. "Masalahnya kebanyakan nasabah tidak mengetahui kelalaian mereka menyelesaikan utang, bisa berakibat penolakan aplikasi kredit pada kemudian hari."
Dia mengakui BI checking sangat membantu bank dalam mengenali karakter nasabah. Ini penting untuk memperkecil risiko terjadinya kredit bermasalah. "Hanya saja banyak aplikasi akhirnya sia-sia karena hasil BI checking buruk."
Analis itu tidak memungkiri, tak sedikit calon nasabah dengan karakter negatif tersaring oleh sistem informasi debitur tersebut. Namun, banyak pula calon debitur potensial dan layak dibiayai tak bisa mengakses kredit.
"Ini karena sistem informasi debitur hanya menerima data, tidak bisa membedakan sebab kolektibilitas memburuk. Jadi tak ada bedanya debitur yang memang berkarakter jelek atau hanya lalai saja."
Bisnis lalu menemui Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan Joni Swastanto. Menurutnya proses pendataan informasi debitur memang difasilitasi bank sentral melalui sistem yang serbaotomatis dinamakan sistem informasi debitur. Lembaga yang mengelola sistem itu disebut Biro Informasi Kredit BI.
Di sistem ini, seluruh nasabah kredit baik baru maupun lama terdata dan digolongkan ke dalam kolektibilitas satu sampai lima, atau untuk multifinance menggunakan kolektibilitas satu, empat, dan lima. Riwayat kredit seseorang pasti akan terdeteksi apakah tergolong lancar di kolektibilitas 1 dan 2, atau nonlancar di kelompok debitur kelas 3 sampai 5.
Statistik informasi kredit
2007 2008 2009*
Pelapor (bank/multifinance) 751 777 708
Debitur teridentifikasi (juta) 28,2 35,7 43,0
Permintaan informasi debitur (juta) 1,17 2,05 1,86
Tip menghindari daftar hitam biro kredit
• Bayar semua tagihan tepat waktu
• Bila menutup kartu kredit, pastikan semua utang lunas
• Jangan meremehkan denda atau tagiah sekecil apa pun
• Tanyakan kepada lembaga keuangan sebab aplikasi ditolak
• Simpan surat lunas bila telah menyelesaikan kredit
Sumber: Biro Informasi Kredit Bank Indonesia, 2009
*) Sampai Juli

"Kami hanya menyediakan sistem dan memonitor arus data. Namun, seluruh informasi yang masuk di sistem ini merupakan hasil penilaian dari pihak pelapor yaitu bank atau multifinance, dan kami tidak berwenang mengoreksi atau mengubah informasi."
Seluruh informasi kredit itu, dimanfaatkan perbankan dan multifinance untuk menilai kualitas kredit calon nasabah dengan catatan, boleh mengakses apabila ada pengajuan kredit. Hal itu, wajib dilakukan bank sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko.
Hanya saja, keberadaan sistem ini justru menjadi semacam senjata makan tuan. Lambatnya proses pembaruan data informasi debitur membuat aplikasi kredit yang tertolak semakin menumpuk setelah bank-bank melakukan BI checking.
Joni menjelaskan pelaporan data oleh bank dan multifinance rentangnya bulanan baik untuk debitur baru maupun updating data dari nasabah lama. Data debitur yang dilaporkan bulan ini berarti memuat informasi dari hasil penilaian bulan sebelumnya.
"Jadi memang ada jeda waktu paling tidak dalam 1-2 bulan untuk proses updating data oleh bank," tuturnya.
Dia menjamin bank tidak akan menahan informasi debitur karena itu akan merugikan. Bahkan, seluruh ketentuan dan mekanisme sistem informasi debitur itu telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/ 14/PBI/ 2007 yang mengatur mulai mekanisme pelaporan, pemanfaatan data sampai pembaruan data dan sanksi terhadap pelanggaran.
Solusi cepat
Agar nasabah bisa memperbaiki informasi kreditnya dengan cepat, Joni menyarankan agar setiap nasabah kredit bank untuk proaktif memeriksa data perkreditan apabila mengetahui cicilannya pernah telat atau akibat masalah lain yang sifatnya administratif yang sering disepelekan seperti biaya meterai.
Permintaan informasi itu, dapat diajukan ke pihak kreditur yakni bank atau multifinance, atau melalui Biro Kredit BI yang pengajuannya telah dapat disampaikan secara online.
Apabila nasabah memerlukan langkah darurat, misalkan untuk pengajuan kredit baru seperti KPR, bisa meminta keterangan tertulis ke pihak kreditur lama bahwa telah menyelesaikan kewajiban dan kembali menjadi debitur lancar.
"Surat itu, bisa dijadikan bukti informasi debitur dalam proses pengajuan kredit baru, meskipun datanya di sistem informasi debitur belum diperbarui."
Selalu ada solusi alternatif untuk mengakali permasalahan di tingkat teknis seperti itu. Namun, tidak kita tidak bisa menutup mata bahwa sistem informasi debitur itu masih jauh sempurna, terutama yang menyangkut proses pembaruan agar bisa dilakukan lebih cepat.
Pada dasarnya bank harus memberi kredit lebih banyak agar usahanya makin maju, demikian juga debitur yang memerlukan dana untuk berbagai keperluan.
Sebagai langkah preventif, nasabah memang yang harus mulai lebih disiplin mengelola pembayaran utang sekecil apa pun. Sebab, segala tindak-tanduk nasabah dalam berhubungan dengan lembaga keuangan, kini terekam dalam sistem informasi debitur. (hery.trianto@bisnis.co.id)

Tidak Memiliki Kartu Memiliki Tunggakan Tagihan HSBC

Sumber : Suara Pembaca Sabtu, 19/06/2010

/ilus ist.
Jakarta - Selama lima tahun ini saya difitnah memiliki tunggakan tagihan kartu kredit HSBC yang sebenarnya tidak pernah saya miliki. Akibatnya nama saya di-black list di
Bank Indonesia (BI).

Sampai hari ini tidak ada penyelesaian dan sekarang melalui suara pembaca ini saya meminta pertanggungjawaban pihak HSBC mengenai nomor cace: 114682 HSBC Card (KMM306878I123L0KM). Ada pun kronologis dari kasus ini sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 saya menerima pemberitahuan tagihan per telepon berkali-kali
dari Bank HSBC sebesar kurang lebih Rp 20 juta.

2. Atas pemberitahuan tagihan tersebut saya telah menyampaikan berkali-kali kepada
HSBC bahwa saya bukan pemegang kartu kredit HSBC, dan tidak pernah melakukan transaksi apa pun dengan merchant dimaksud, dan karenanya transaksi tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya.

3. Pada saat dilakukan BI checking bulan Juli 2009, diketahui bahwa saya dilaporkan memiliki tunggakan kepada HSBC, mengakibatkan saya di-black list di BI.

4. Surat pemberitahuan ke bagian keuangan, bagian kartu kredit, dan bagian hukum sudah dikirim berturut-turut pada tanggal 25 Agustus 2009, 3 September 2009, dan 10 Oktober 2009. Tidak mendapat respon apa pun juga dari pihak HSBC.

5. Jumat, 29 Januari 2010 pk 10 pagi ke Bagian Credit Card HSBC di Wisma Metropolitan diterima oleh CS (Customer Service)setempat, dan disarankan untuk ke Menara Mulia Lt 18 di Jl Gatot Subroto No Telepon 2552 6500, sehubungan dengan masalah ini sudah lebih dari 2 tahun. Ada pun info yang diperoleh adalah nomor Credit Card yang telah disalahgunakan 4472 1111 0033 2911 yang beralamat di Mampang Prapatan.

Saat nomor dihubungi, diterima oleh Bapak Septian, dan setelah percakapan beberapa saat, disarankan untuk meninggalkan nomor telepon saya yang dapat dihubungi kepada bagian Security di Lt 18 yang diterima oleh Bapak Fajar M, dan dijanikan akan dihubungi kembali secepatnya.

6. Jumat, 5 Februari 2010 Karena sudah lewat dari seminggu dan pihak HSBC masih tidak menghubungi saya. Saya kembali menghubungi nomor telepon 524 6222 ext 5251 dan diterima oleh seorang wanita yang mengatakan Bapak Septian sedang meeting dan saya diminta meninggalkan nomor telepon dan beliau akan menghubungi secepatnya. Tetapi, seperti biasa, tidak ada respon kembali!

7. Rabu, 10 Februari 2010 pada pk 9.40 pagi, saya kembali menghubungi nomor telepon yang sama. Saya disuruh menunggu dan ternyata dialihkan ke Bagian Investigasi (ext 3251) dan diterimah oleh Bapak Yunan. Setelah diceritakan masalahnya, saya disuruh menunggu, dan telepon saya dialihkan kembali ke Bagian Finance, dan berbicara dengan Ibu Wati.

Di sini saya sudah muak dengan "keprofesionalitasan" pihak HSBC. Sudah saya ceritakan kembali, malah saya ditanya balik, "jadi, Ibu maunya apa?" dengan nada yang sangat tidak enak. Menurut saya ini tidak pantas dan tidak sopan.

8. Selasa, 2 Maret 2010 atas referensi seorang teman saya meng-email kepada Ibu Dini Ayu Sunarti (diniasunarti@hsbc.co.id) tentang kronologis ini, dan telah di-forward ke bagian Credit Card HSBC.

9. Jumat, 12 Maret 2010 saya memperoleh balasan dari pihak Credit Card HSBC dan diberikan nomor case: 114682 HSBC Card (KMM306878I123L0KM). Untuk kasus ini dan diminta untuk mencantumkan beberapa syarat.

10. Rabu, 17 Maret 2010 saya membalas email tersebut dengan melampirkan surat surat persyaratan yang diminta, dan surat surat tersebut pun sudah dikirimkan via faks juga.

11. Selasa, 4 Mei 2010 saya kembali meng-email pihak Credit Card mengenai kelanjutan investigasi case saya, dan seperti biasa tidak ada tanggapan apa pun kembali dari pihak HSBC.

12. Rabu, 5 Mei 2010 kembali saya meng-email pihak HSBC dan lagi lagi tidak ada tanggapannya sampai saat ini.

Saya sudah muak dengan Bank HSBC. Saya tidak punya hutang apa pun kepada HSBC dan sudah beritikad baik malah diacuhkan seperti ini selama ini, dan kemudian dipersulit seperti ini.

Seharusnya HSBC meminta maaf kepada saya selaku pihak yang dirugikan atas pencemaran nama baik, ketidakprofesionalan layanan konsumen, dan pencurian identitas. Karena, saya sendiri tidak pernah meng-apply kartu tersebut,

Bagaimana dengan bagian validasi kartu kredit HSBC yang dapat menimbulkan kasus seperti ini. Apakah HSBC tidak malu untuk menyebutkan HSBC sebagai "the world's local bank". Saya rasa ini adalah itikad baik terakhir saya. Sudah cukup saya berbaik hati kepada HSBC. Berikutnya saya akan menindaklanjuti hal ini melalui jalur lain bila diperlukan.

Chenny Lingga
Kartini 9 No 7 Jakarta
chennylie@yahoo.com
08159004697

Tak Punya Kartu Kredit, Muncul di BI Checking

Sumber : Jawa Pos 3 April 2010

Tak Punya Kartu Kredit, Muncul di BI Checking

SAYAmerasa tidak pernah menerima kartu kredit dan tidak punya tagihan dari Bank Mandiri. Namun, ketika nama saya di-BI checking oleh bank lain, ternyata muncul tagihan kartu kredit Bank Mandiri atas nama saya.

Saya sudah konfirmasi ke Bank Mandiri. Oleh customer service, saya disarankan menghubungi nomor 14000. Ketika menghubungi nomor itu, saya malah diberi nomor telepon online lain. Saat saya telepon, tidak pernah ada yang menerima.

Akhirnya, saya datang ke kantor Bank Mandiri di Jalan Pemuda lt 3. Dari sana, saya disuruh ke kantor Bank Mandiri di Jalan Irian Barat. Ternyata, di situ pun tidak ada jalan keluar atau penyelesaian. Bahkan, saya disuruh menghubungi call center 14000 atau menemui customer service lagi.

Mengapa saya dipingpong Bank Mandiri? Saya berharap permasalahan ini segera diselesaikan karena menghambat ritme kerja saya dengan instansi lain. Sistem BI checking itu perlu dikoreksi ulang dalam penerapannya karena sedikit banyak bisa merugikan rakyat kecil atau pengusaha kecil.

INDRA AGUS
Karangrejo Sawah, Wonokromo
Surabaya

Tidak Pernah Memiliki atau Menggunakan Kartu Citibank Terkena BI Checking

Sumber : Suara Pembaca Detik.com Senin, 03/05/2010 16:32 WIB

Jakarta - Saya merasa dirugikan oleh oknum tak bertanggung jawab perihal nama saya di-black list oleh BI gara-gara kredit macet di kartu kredit dari bank Citibank. Jadi, permohonan saya mengajukan KPR ditolak walaupun sudah memberi tahu alasannya.

Mohon memberitahukan kepada saya bagaimana harus menyelesaikan atau membersihkan nama baik saya. Padahal saya tidak 'pernah' memiliki atau menggunakan kartu kredit Citibank tersebut.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebelumnnya.

Sendyyahya
Jl Mayor Dasuki No 113
Jatibarang Indramayu
twm_125z@yahoo.com
081802222852

Kecewa terhadap Kartu Kredit Bank Danamon

Sumber : Surat Pembaca Suara Merdeka Cybernews 21 Mei 2010

Berawal dari penawaran marketing kartu kredit Bank Danamon yang menyatakan ada program discount pembelian bensin di SPBU tertentu, saya tertarik untuk mengisi aplikasi permohonan kartu kreditnya. Setelah beberapa waktu, kartu saya terima. Saya baru tahu bahwa ada syarat minimum penggunaan kartu kredit, sebelum dapat menikmati program discount pembelian bensin.

Saya tidak pernah menggunakan kartu tersebut, sampai ada telepon dari Bank Danamon yang menanyakan apakah kartu sudah diterima? Saya jelaskan, kartu tersebut tidak berguna bagi saya, dan mau saya tutup, namun petugas menyatakan tidak perlu. Dikatakan, selama tidak dipakai, tak akan ada tagihan.

Sekitar Agustus 2009, saya tahu dari Bank BRI Kranggan bahwa BI checking saya cacat karena kartu kredit Bank Danamon. Hari itu juga saya ke Bank Danamon Pemuda, menemui costumer service (CS), diminta ke bagian kartu kredit lantai 7. Kemudian disuruh ke lantai dasar, menghubungi DAC Jakarta dari telepon yang tersedia di lantai dasar.

Saya ungkapkan semua permasalahan itu dan pihak DAC menyatakan akan membersihkan record jelek BI checking saya, karena tagihan yang muncul bukan karena transaksi, namun muncul dari iuran tahunan. Saya menyatakan menutup kartu tersebut dan memotong kartu kredit Danamon, atas seizin petugas DAC.

Pada tanggal 19 April 2010, ketika saya ingin mengajukan kredit via BCA, saya kembali tahu bahwa BI checking saya masih cacat dikarenakan ”call 4” Bank Danamon. Hari itu juga saya kembali ke Bank Danamon Pemuda, saya ke lantai 7.

Saya bertemu Satpam dan diminta ke lantai dasar untuk telepon via DAC. Diterima oleh Diah, dan dijanjikan 21 April surat pernyataan akan di-fax ke kantor saya, dan aslinya akan dikirim via surat. Tanggal 22 April, saya datangi Bank Danamon Pemuda, minta ketemu dengan petugas, tapi tidak ada satu pun yang menemui.

Manager pun tidak mau keluar, dengan alasan mereka tidak bisa mengeluarkan surat keterangan. Hanya Satpam yang menemui dan meminta saya menulis semua kekecewaan saya di kertas untuk di-fax ke Jakarta.

Bank Danamon sama sekali tidak menghargai kedatangan saya, dan hanya menyuruh Satpam untuk menjadi sarana pembicaraan, tidak menemui secara langsung. Saya kembali hubungi DAC, diterima Bunga. Dia tidak menjanjikan apa pun dan meminta saya menunggu tanpa kepastian. Tanggal 29 April dan 3 Mei saya hubungi DAC, jawaban sama yang saya terima, tunggu 1-2 hari lagi.

Sampai saya ketik tulisan ini, tanggal 6 Mei 2010, belum ada fax atau kiriman surat pernyataan clear dari Bank Danamon. Kembali saya hubungi DAC, diterima oleh Rini, dia menjawab surat sudah jadi, tinggal menunggu tanda tangan pimpinan. Saya tanya siapa nama pimpinannya, tidak dijawab, saya diminta tunggu 1-2 hari lagi. Tidak ada satu kali pun pihak Danamon menghubungi saya untuk menjelaskan perkembangan klaim saya.

Perencanaan bisnis saya meleset akibat pencairan dana dari BCA yang tertunda akibat cacatnya BI checking. Saya dirugikan material dan nonmaterial oleh ketidakprofessionalan pihak Bank Danamon.

Arno Santoso H, ST
Graha Wahid Paris A7 Semarang
08985577350/02470151030

Pelunasan Citibank Personal Loan Masih Bermasalah di BI Checking

Sumber : Suara Pembaca Detik.com Selasa, 01/06/2010

Jakarta - Saya mewakili istri (Mirah Titi Murti yang mempunyai tunggakan personal loan (PL) Citibank) kira-kira tahun 2008. Saya menyanggupi untuk melunasi tunggakan PL atas nama istri saya dengan cara mengangsur (sudah sepakat dengan pihak PL Citibank). Angsuran selesai kira-kira bulan Mei 2009.

Saya sengaja tidak meminta surat bukti perlunasan (karena saya mau 'ngetest' sampai di mana kejujuran pihak PL Citibank). Pada bulan November saya mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) lewat beberapa bank. Tap,i ditolak dengan alasan BI Checking/ tunggakan dari PL Citibank belum lunas.

Pada tanggal 27 Februari 2010 saya datang ke Kantor PL Citibank di Wisma Jamsostek dengan maksud mau melunasi tunggakan. Setelah bertemu dengan salah satu staff dijawab kalau saya/ istri saya tidak punya tunggakan lagi. Lalu, saya diberikan selembar surat perlunasan yang ditandatangani oleh Irwan Kurniadi.

Berbekal surat tersebut saya mengajukanKPR lagi. Tapi, apa daya hingga hari ini KPR saya ditolak lagi dengan alasan BI Checking/ PL Citibank masih menunggak. Saya sudah bosan dengan janji-janji dari pihak PL Citibank yang akan meng-clear-kan masalah BI Checking. Malah pihak Citibank PL mengatakan pihak BI yang tidak benar sistemnya.

Bagaimana ini PL Citibank. Terima kasih.

Ricky Darmawan
Angkasa Dalam 1/32 A Kemayoran Jakarta Pusat
rickydrmwn@gmail.com
02192762078/ 0818411388

Sebagai Konsumen ANZ Sudah Cukup Bersabar dan Banyak Mengalah

Suara Pembaca Detik.com Rabu, 14/07/2010

Jakarta - Beberapa bulan lalu (mungkin Januari) saya ditawarkan oleh Sales kartu kredit ANZ untuk membuat kartu kredit dengan fasilitas free annual fee dan bonus belanja. Waktu berjalan saya menerima kartu kredit ANZ nomor 4157 3502 3425 xxxx.

Tetapi, ternyata batas waktu untuk annual fee-nya bersyarat yaitu dengan syarat pembelanjaan senilai Rp xxx xxx. Yang menjadi masalah saya menerima kartu tersebut sudah lewat tanggal promonya. Saya telepon Call Center mengenai permasalahan tersebut dan dijanjikan nanti di-follow up jika kejadiannya seperti tersebut.

Setiap bulannya saya terus menerima tagihan dan karena saya belum mengaktifkan kartu tersebut maka tagihan tersebut saya abaikan. Sampai bulan-bulan berikutnya saya baru teliti bahwa muncul denda-denda biaya keterlambatan alias late charge dan sampai mencapai Rp 500,000 ke atas (padahal belum aktif).

Kembali saya telepon Call Center bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Dijawab bahwa annual fee tetap wajib dibayarkan jika ingin menggunakan kartu tersebut dan denda akan dihapuskan. Oleh karena tidak mau ribet akhirnya saya mengalah --dan ditambah saya pernah trauma kena black list BI checking karena kesalahan data di salah satu lembaga finance sepeda motor yang mengira saya belum lunas, saya transfer pembayaran ke ANZ.

Setelah konfirmasi pembayaran saya dijawab petugas untuk pengaktifan kartu saya dijanjikan dikirim kartu baru maksimal 14 hari. Tetapi, sampai saat ini juga belum ada kartu datang. Juga belum ada petugas yang konfirmasi melalui telepon.

Jadi bagaimana ini ANZ. Saya sebagai konsumen sudah cukup bersabar dan banyak mengalah. Jadi jangan dipermainkan. Kalau telepon menawarkan manis sekali. Mohon tanggapan. Saya merasa dirugikan sekali dengan biaya telepon dan biaya denda yang tidak seharusnya.

Joko Siswanto
Jl S Supriadi 7 / 26B RT 02 Malang
jokonet@gmail.com
08123382815

ANZ Ternyata Belum Menutup Kartu Kredit

Sumber : Suara Pembaca Detik.com Senin, 21/06/2010


Jakarta - Bagaimana ini ANZ tentang penutupan kartu. Jangan sampai keluar fee charge. Dari dulu saya sudah cuba meminta ditutup tetapi pihak Bagian Penutupan kartu yang mengaku bernama Bapak Dian bahwa dikatakan kartu sudah ditutup.

Kemudian saya disuruh telepon ke nomor 021 5721747 dan diterima oleh Ibu Nita (Bagian Pengendalian Kredit). Beliau mengatakan kalau saya disuruk cek ke BI untuk mengetahui status kredit sudah aktif atau tidaknya kartu kredit ANZ saya. Beliau juga mengatakan kalau tanda (-) minus berarti sudah ditutup. Sedangkan kalau tanda (+) plus berarti masih aktif.

Ternyata setelah saya meminta suami saya untuk mengecek BI Checking suami saya memberikan print BI Checking dari kantor dia bekerja ternyata status kartu kredit saya masih aktif. Jadi bagaimana keprofesionalan kartu kredit ANZ.

Saya berharap ANZ menutup segera kartu kredit saya. Jangan hanya alasan saja dan juga jangan dipersulit penutupan kartu kredit ANZ saya. Jangan cuma mempermudah pembuatannya tapi perhatikan juga untuk mempermudah penutupannya.

Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Semoga bermanfaat bagi nasabah-nasabah kartu kredit ANZ yang lain.

Atika
085888549191
poring_4869@yahoo.co.uk

Kartu Kredit Danamon Bermasalah

Sumber : Surat Pembaca Kompas.com Selasa, 13 Juli 2010

Kartu Kredit Danamon Bermasalah Pada tanggal 24-12-2009 pihak danamon collection bersepakat dengan saya perihal penyelesaian kartu kredit danamon atasnama saya Hendri Sugiarto no.kartu 5274600054011***. Saya disuruh buat surat pernyataan yang isinya penutupan kartu,dan membayar sisa tunggakan sebesar Rp.294.099.dan permasalahan dianggap selesai antara saya dan pihak kartu kredit danamon,surat saya fax ke no.021 25559775 up. Bapak Yuda/ ibu Ane. Ternyata bulan januari 2010 tagihan tetap datang.
Saya coba menghubungi Danamon Card Center Jakarta,jawabannya harap menghubungi danamon collection dengan no.021 25506000,saya coba menghubunginya berkali-kali ternyata sulit dihubungi. sekitar tanggal 24-05-2010 saya datang ke bank Danamon cabang Ikan Hiu Teluk Betung dengan Customer Service Ibu Ani,beliau membantu dengan cara saya mengisi lembar keluhan dan permasalahannya dan di fax ke Danamon card Center Jakarta,jawaban di tunggu 7 hari jam kerja.ternyata sampai sekarang belum ada tanggapannya.
Saya sangat dirugikan dengan BI checking gara-gara saya dianggap ada tunggakan Rp.1 juta-an di kartu kredit Danamon,nominal itupun bukan hutang pokok,tetapi bunga berjalan sampai saat ini. Bilamana ada itikad baik dari pihak Danamon card center ataupun yang dinamakan Danamon Collection tentunya menghubungi saya dan menyelesaikannya.

Hendri Sugiarto
Perum. Villa Citra II G1 no. 1a
Bandarlampung

Ditulung malah mentung

Sumber : Jamespropertyinvestor.com 19 Januari 2010

Nama saya dan istri saya dipinjam teman sebut saja si "A" utk mengajukan kredit di Bank Mandiri Yogyakarta. Karena hanya dipinjam nama saja sedangkan agunannya/SHM pakai orang lain (sy juga tdk kenal, sebut saja si"B" ), maka kami meminjamkan nama kami. Yg memakai uangnya 100% adalah si "A" tsb. Jika sesuai aturan yg benar pengajuan kredit seperti itu tidak mungkin akan bisa cair. Tetapi karena ulah oknum dari bank tsb ternyata bisa cair juga pinjaman tsb.
masalahnya sekarang si"A" tidak lancar dalam pembayaran kreditnya bahkan macet total.
Yang menjadi korban adalah nama kami di blacklist BI sehingga kami tdk bisa mengajukan kredit apapun dan dimanapun juga. Dan si"B" tanah/rumahnya akan dilelang oleh bank Mandiri.
Dalam kasus tsb yg salah adalah bank mandiri atau yg betul2 pinternya si"A" karena bisa membobol kredit bank.
Pihak bank Mandiri sampai sekarang tidak bertindak tegas thp si"A" ataupun segera melelang tanah/SHM si"B".
Padahal kami sangat dirugikan dgn BI Blacklist tsb.
Ketika kami urus ke Bank Mandiri, pihak bank sudah mengakui kesalahannya dalam hal salah analisa saat awal pengajuan kredit tsb dan sudah memecat kepala cabang beserta staf2nya.
Tapi nama kami tidak bisa juga dibersihkan dr daftar BI Blacklist, padahal kasus tsb betul2 kesalahan si"A" dan mafia bank Mandiri waktu itu.
Saran saya kpd semuanya hati2 jika berurusan dg kredit bank dan teman/orang lain yg pinjam nama kita.
bisa repot seumur hidup seperti saya.
Mungkin ada yg tahu pemecahan masalah saya ini.
trimakasih

yahya

Mohon Penjelasan Danamon mengenai Hasil BI Checking

okezone.com Selasa, 4 Agustus 2009

Kepada Yth,
Bank Danamon Card Center
Di tempat

Dengan hormat
Saya mantan pemegang kartu kredit Danamon antara lain MU Card dengan nomor 5274600012xxxx13, iCard 5407310117xxx005, dan Master Gold 54073193113xxx15. Semua kartu tersebut telah saya tutup kurang lebih setahun yang lalu.

Namun, pada hari Rabu 22 Juli 2009, saya menyempatkan diri datang ke Bank Indonesia untuk BI Checking, dan hasilnya status kartu kredit Danamon saya masih aktif. Bagaimana ini? Tolong Danamon meng-update data saya di BI dengan merubah status kartu kredit saya menjadi telah ditutup, karena yang bisa merubahnya hanya Danamon, saya dan petugas BI tidak bisa berbuat banyak.

Terima kasih.

Abdul Haris Adnan
Jl Sektor No 4 RT 02/07, Ciledug, Tangerang
08998988825
aharisadn99@yahoo.com

Menjadi Korban Pemalsuan KTP untuk Dapatkan Kartu Kredit Bank Mandiri

Sumber : Surat Pembaca Kompas.com Kamis, 25 Februari 2010

Dibulan Januari 2010 bank dimana saya menjadi nasabahnya melaporkan bahwa KTP saya telah dipalsukan seseorang untuk mendapatkan kartu kredit Bank Mandiri dan membobolnya ditahun 2008. Saya segera melaporkan ini pada tanggal 26 Januari 2010 kepada Bank Mandiri di cabang terdekat saya tinggal dan diterima oleh Saudari Lty yang bertugas.

Setelah dicek ternyata orang tersebut memakai nama, nomor KTP dan tanggal lahir saya. Namun alamat dan telepon serta nama ibu kandung yang berbeda. Saya minta ini segera di investigasi secara resmi karena saya tidak pernah mengajukan atau memiliki kartu kredit dan produk-produk perbankan lainnya dari Bank Mandiri seumur hidup saya.

Setelah data asli saya dan surat pengaduan diberikan, Saudari Lty mengatakan masa proses 10 hari kerja. Pada hari ke 10, saya mendatangi kembali Bank Mandiri, ternyata dari Card Center meminta kopi kartu keluarga.

Setelah semua itu diberikan, saya diberitahu bahwa proses akan memakan waktu 45 hari. Yang anehnya, hingga hari ini, bagian yang berwenang mengusut pemalsuan KTP ini di Bank Mandiri tidak pernah memberikan surat resmi atas pengaduan saya ini, yang memberitahukan telah menerima pengaduan dan data asli saya serta berapa lama proses yang harus saya tunggu.

Selama ini saya hanya dapat berhubungan dengan Saudari Lty yang dengan baik telah membantu saya sebagai penghubung dengan bagian Card Center di Bank Mandiri. Dan saya tidak dapat menghubungi sendiri ke Card Center tersebut karena hanya kantor cabang yang bisa berhubungan. Dan ini sangat merugikan saya yang telah dirugikan nama baik, waktu dan moril.

Jika pemalsuan KTP ini begitu mudah untuk mendapatkan kartu kredit Bank Mandiri, dimana pengawasan dan penilaian pihak Bank Mandiri dalam menyetujui kartu kredit karena setelah disetujui, orang tersebut segera membelanjakan dan kabur.

Ada kemungkinan korbannya bukan hanya saya. Saya minta tanggapan segera dari pihak berwenang di Bank Mandiri untuk menyelesaikan masalah ini yang telah menyangkut nama baik saya dan untuk dihapuskan dari daftar BI-checking!

Prisca Seridanta
Villa Melati Mas Blok i 12a/12
Serpong - Banten

Kredibilitas Dirusak oleh FIF

Sumber : REDAKSI YTH Kompas Sabtu, 12 Juli 2008

Saya mengajukan kredit multiguna ke BCA akhir Maret 2008, kemudian ditolak dengan alasan data dari Bank Indonesia menyebutkan saya memiliki kredit kendaraan bermotor yang belum dibayar dari Bank Lippo. Merasa tidak memiliki tunggakan, saya mengajukan komplain ke BI dan akhirnya saya diundang datang ke BI untuk diberi tahu mengenai masalah tersebut. Dari BI langsung saya mengetahui bahwa selama 103 hari per tanggal 23 Juni 2008 dari tanggal 17 Februari 2008 saya menunggak pembayaran dari Bank Lippo.

Saya diberi nomor rekening yang aktif tersebut dan saya langsung menuju ke Bank Lippo Plaza Kuningan, Jakarta, untuk mencari tahu ternyata rekening tersebut adalah dari Federal International Finance (FIF). Saya tidak pernah menunggak ke FIF dan dibuktikan dengan pembayaran lengkap tidak pernah terlambat, BPKB sudah di tangan, tetapi rekening tersebut statusnya masih aktif. Oleh Bank Lippo saya diminta konfirmasi ke FIF dan saya langsung menuju FIF Kedoya, Jakarta Barat, untuk klarifikasi.

Oleh FIF saya hanya diberi surat yang menerangkan bahwa saya sudah melunasi dan tidak pernah terlambat untuk diajukan lagi ke BCA sebagai syarat kredit untuk memperbaiki kredibilitas saya. Akan tetapi, setelah diajukan kembali, BCA menyatakan bahwa surat tersebut kurang kuat karena hanya menyatakan bahwa saya tidak pernah terlambat dan telah selesai tetapi tidak ada per tanggal berapa pembayaran itu berakhir. Saya dirugikan oleh FIF yang dengan teledor tidak mengonfirmasikan ke Bank Lippo sebagai penyedia dana setelah saya menyelesaikan kewajiban.

Galih Anggoro
Jalan H Mugeni Nomor 18,
Petukangan Utara, Jakarta

Data Kredit Macet BI Merugikan Nasabah

Sumber : REDAKSI YTH Kompas Senin, 29 Maret 2010

Surat untuk Redaksi YTH hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima.

Data Kredit Macet BI Merugikan Nasabah

Saya seorang ibu rumah tangga yang pada 2004 mengajukan kredit multiguna ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota sebesar Rp 50 juta. Jaminannya sertifikat rumah. Permohonan dikabulkan dan saya mencicil pinjaman sampai saat ini tanpa pernah terlambat.

Tahun 2008 saya mengajukan permohonan kredit kembali di Bank Mandiri Jakarta Kota, tetapi ditolak tanpa penjelasan. Tahun 2010 saya mengajukan permohonan kredit di bank lain dan ditolak dengan alasan bahwa nama saya masuk daftar hitam Bank Indonesia atas kasus kredit macet. Padahal, saya tidak pernah terlambat membayar cicilan kredit multiguna di Bank Mandiri.

Menurut data customer service officer Bank Mandiri Jakarta Kota, saya bersih tidak ada masalah. Ketika mendatangi Bank Indonesia, barulah saya mengetahui bahwa saya dilaporkan oleh Bank Mandiri Jakarta Kota untuk kasus kredit macet sebesar Rp 9,6 miliar. Padahal, saya hanya pernah meminjam kredit di Bank Mandiri Jakarta Kota sebesar Rp 50 juta pada 2004. Saya tidak pernah meminjam kredit Rp 9,6 miliar.

Ada kejanggalan pada data di BI. Dua nomor telepon tercantum bukan milik saya, (021) 5681xxx dan (021) 69087xx. Dalam kolom agunan jaminan, barang yang dijaminkan bukan milik saya dan alamat yang dicantumkan tidak saya kenal: Dana Mas Cahaya Abadi di Jalan Agung Perkasa 6-7, Jakarta Utara, dan Jalan Mangga Besar Raya 67 C-D, Jakarta Barat. Sebagai nasabah Bank Mandiri, saya sangat dirugikan.

Dayati
Gang Pramuka Sari III Nomor 1,
Cempaka Putih, Jakarta

Wom Finance Agunkan BPKB

Sumber : REDAKSI YTH Kompas Senin, 13 Oktober 2008

Saya terkejut saat mengajukan kredit di sebuah bank ditolak dengan alasan masih mempunyai utang di BII sehingga nama saya masuk Daftar Hitam Bank Indonesia. Padahal, saya tidak pernah menjadi nasabah BII, baik sebagai penabung maupun pemegang kartu kredit. Setelah catatan hitam dari BI saya lihat, ternyata BPKB sepeda motor saya diagunkan oleh WOM Finance seharga Rp 8,5 juta. Ironisnya WOM Finance menyisakan utang Rp 699.900 atas nama pemilik BPKB, bukan atas nama perusahaan tersebut.

Dalam hal ini saya dianggap tidak membayar sisa utang yang dilakukan oleh WOM Finance. Apa dasar kebijakan BII sehingga nama saya yang dimasukkan daftar hitam BI, bukan WOM Finance? Saya mampu melunasi utang sejumlah itu. Kenapa WOM Finance tidak mampu? Bulan Juni 1996 ketika ada acara Jakarta Fair, saya melakukan transaksi kredit sepeda motor lewat WOM Finance. Dalam perjanjian saya tidak pernah memberi izin atau menandatangani izin BPKB saya akan diagunkan ke BII.

Bulan Juni 2007, kredit sepeda motor Honda saya lunas dan diberikan BPKB asli. Hingga Juli 2008 saya sudah memperpanjang STNK dengan menyertakan BPKB asli di Samsat Jakarta Pusat. Logikanya karena utang belum dilunasi, BPKB sepeda motor saya masih ditahan BII. Kenyataannya saya dapat memperbarui STNK dengan menyertakan BPKB asli dan sukses. Berarti BPKB yang diagunkan di BII tidak jelas keabsahannya atau punya saya yang diragukan keabsahannya? Apa BII tidak pernah mengecek keabsahan BPKB yang diagunkan?

Nurhanafiansyah
Jalan Percetakan Negara VB/23,
Cempaka Putih, Jakarta

Tagihan Kartu Citibank Bermasalah

Sumber : REDAKSI YTH Kompas Senin, 17 November 2008


Saya nasabah kartu kredit Citibank (nomor kartu: 5401 8401 xxxx xxxx) yang selama ini tidak ada masalah dalam pembayaran. Pada bulan Oktober 2008, saya ingin melunasi tagihan untuk bulan Oktober 2008 dan pada tanggal 17 Oktober 2008, sesuai dengan tanggal cetak tagihan, saya menghubungi Citiphone Banking 24 Jam yang dilakukan beberapa kali bahkan sampai saat sebelum menuju ATM.

Diberikan informasi bahwa tagihan saya saat itu sebesar Rp 7.904.797 dan karena saya memanfaatkan fasilitas advance loan on phone yang ditagih bulanan maka jumlah itu saya tambahkan sebesar Rp 822.666 dan membayar lewat ATM sebesar Rp 8.733.463. Anehnya pada saat menerima lembar tagihan, saya harus membayar (pembayaran minimum) sebesar Rp 340.206.

Saat saya teliti lembar tagihan pada halaman terakhir disebutkan tagihan sebelumnya sebesar Rp 7.782.331, ditambah pembelanjaan dan pengambilan tunai sebesar Rp 3.940.132 sehingga total Rp 11.722.463. Adapun total pembayaran yang saya lakukan untuk bulan berjalan adalah sebesar Rp 11.733.463 termasuk pembayaran untuk bulan tagihan September 2008 sehingga bila dijumlahkan maka saya masih lebih bayar Rp 11.000. Tetapi di lembar tagihan muncul bunga dan administrasi yang harus dibayar sebesar Rp 351.206.

Keanehan kedua adalah pada lembar pertama tagihan tercetak total tagihan sebesar Rp 340.000, tetapi pembayaran minimum yang harus saya bayar adalah sebesar Rp 340.206, padahal masih pada lembar yang sama untuk rincian tagihannya disebut To be billed next month sebesar Rp 206, yang berarti untuk tagihan bulan November 2008 saya akan ditagihkan kembali sejumlah tersebut.

Bagaimana ini Citibank? Saya telah berusaha menghubungi Citiphone Banking 24 Jam (sampai tiga kali) yang oleh operator disambungkan ke bagian yang mengurus hal-hal berkaitan dengan bunga/interest, tetapi begitu disambungkan langung terputus.

FIRSTALIBIA Sutopo
Jalan Tanjung Duren Selatan III, Grogol Petamburan,
Jakarta

Nama Baik Dicemarkan BCA

Sumber: Kompas Kamis, 23 Oktober 2008

Pada tanggal 18 September 2008, saya ditelepon BNI bahwa kredit pemilikan rumah (KPR) saya ditolak karena menurut laporan Bank Indonesia, saya punya tagihan kartu kredit macet di BCA. Dalam hal ini saya dirugikan. Padahal, saya baru terima kartu kredit BCA pada bulan Agustus 2008 (nomor pelanggan: 11308176) dan sampai saat ini belum pernah bertransaksi.

Saya cek bagian penagihan BCA dan dijelaskan bahwa tagihan tercatat Rp 806.188 akumulasi iuran tahunan dari 2006 sampai dengan sekarang plus bunga. Bagaimana bisa, saya baru terima kartu satu bulan lalu, tetapi tagihan iurannya dari tahun 2006? Sebenarnya tahun 2007 saya mengajukan kartu kredit di BCA Cabang Arjuna Tol Kebon Jeruk, Jakarta. Setelah satu minggu saya dapat tagihan ke Jalan Patra Raya Nomor 6, Duri Kepa (alamat indekos ketika kuliah), padahal saya belum terima kartunya dan belum tahu apakah pengajuan kartu kredit diterima atau tidak.

Lalu saya komplain dan BCA menyatakan, kartu sudah diantar dan sudah diterima (oleh Ibu Ratna). Pertanyaannya, Ibu Ratna itu siapa? Apakah boleh diterima selain atas nama yang tercantum di kartu? Saya minta diinvestigasi siapa kurir yang mengantar. Tanggal 3 Desember 2007, saya buat laporan sanggahan (nomor: 5076740).

Sampai saat ini belum ada penyelesaian dan tanggal 18 September 2008 saya mengirimkan berita acara komplain lewat faksimile (kepada Bapak Marta), tetapi sampai saat ini juga tidak ada respons. Manajemen BCA sungguh amburadul dan merugikan nasabah. Mohon nama baik saya yang sudah tercemar di Bank Indonesia agar dipulihkan.

JUNAIDI DAULAY
Pondok Ungu Permai AM 24/2, Bekasi

KPR Mandiri dan Bank Danamon

Sumber : Kompas Rabu, 13 Agustus 2008

Saya mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Mandiri Surabaya dan semua persyaratan, termasuk uang muka rumah yang akan dibeli sudah saya lunasi. Begitu juga dengan surat-surat kelengkapan lainnya. Jadi tinggal menunggu realisasi. Tiba-tiba pada tanggal 28 Juli 2008 pihak Bank Mandiri lewat Ibu Titin menghubungi dan mengabarkan bahwa KPR ditolak dengan alasan nama saya masuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia oleh Bank Danamon.

Padahal, saya tidak pernah berhubungan dengan Bank Danamon, baik mempunyai rekening maupun sampai punya kredit, tetapi mengapa nama saya dimasukkan dalam daftar hitam kredit bermasalah di Bank Indonesia? Saya sudah menanyakan ke layanan nasabah Bank Danamon dan disuruh menghubungi bagian collection. Menurut keterangan dari penagihan utang Bank Danamon (Saudara Rachmat), saya tidak ada masalah apa-apa.

Tindakan Bank Danamon yang memasukkan nama saya dalam daftar hitam di Bank Indonesia tanpa alasan yang jelas tentu sangat merugikan saya karena KPR saya dibatalkan hanya karena masalah ini. Padahal, prosesnya tinggal menunggu realisasi saja. Tindakan Bank Danamon telah merugikan saya karena pembatalan KPR dan pencemaran nama baik.

Ahsan A Husain Jalan Tebet Utara IV A Nomor 18, Jakarta

Apakah BI Tidak Melakukan Checking Daftar Negatif

Suara Pembaca Detik.com
Selasa, 27/05/2008 09:52 WIB

Link terkait klik : disini

Citibank Menanggapi Siska Lea Kumalasari
Pengirim: Hotman Simbolon - Customer Care Center Head

Dua paragraf di atas adalah Judul Suara Pembaca yang saya buat untuk dimuat di detik (thanks yach udah dimuat) dan tanggapan terdahulu dari Citibank. Masalah itu memang sudah selesai ...

Tapi ... sampai sekarang saya masih merasakan buah pahitnya. Hal ini terjadi ketika saya bermaksud mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) ke bank. Bank menolak gara-gara Citibank membuat nama saya masuk daftar negatif BI (Bank Indonesia).

Tragis juga ... Gara-gara 150 ribuan gak jadi dech punya rumah.

Satu hal yang masih jadi ganjalan apakah BI tidak melakukan checking dan percaya saja ketika sebuah institusi perbankan memasukkan sebuah nama ke dalam daftar negatif. Padahal kesalahan mungkin saja bukan dari pihak konsumen tapi dari institusi perbankan yang bersangkutan.

Apakah ini adil?

Siska
Taman Kopo Indah E Bandung
siska_lea_kumalasari@yahoo.co.id
02291193010(msh/msh)

Alasan "Mendaftarhitamkan" Standard Chartered Bank Merugikan Nasabah

Suara Pembaca Detik.com
Selasa, 05/01/2010 14:57 WIB

Link : klik disini

Jakarta - Pada bulan November 2009 saya mengajukan kredit tanpa agunan (KTA) pada salah satu Bank di Makassar. Aplikasi permohonan saya ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Agen dari KTA tersebut memberi saran agar saya mengecek data di Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking yang tersedia di Bank Indonesia Makassar.

Alangkah kagetnya saya. Dari data tersebut saya masuk daftar hitam (blacklist) sejak bulan Januari 2008. Saya masuk blacklist karena dianggap belum membayar KTA sejumlah Rp 907,946,00 di Standard Chartered Bank (selanjutnya disingkat SCB) dengan nomor rekening 30614659431.

Saya mengambil KTA di SCB akad awal 12 November 2004 serta jatuh tempo pembayaran selesai 23 November 2007. Memang ada beberapa keterlambatan pembayaran. Tetapi, saya selalu membayar keterlambatan tersebut ditambah dengan denda plus lainnya. Bahkan, dari data tersebut saya membayar sampai Desember 2007. Blacklist muncul pada bulan berikutnya yaitu bulan Januari 2008 yang seharusnya saya sudah lunas.

Ketika bulan Desember 2007 saya sudah menanyakan status KTA pada Customer Service SCB dan dinyatakan sudah lunas. Tinggal menunggu surat keterangan bebas hutang. Tetapi, secara sepihak KTA saya dinyatakan belum lunas oleh SCB.

Kemudian saya menelepon ke SCB di 021-83798777 tanggal 3 Desember 2009. Setelah dilayani oleh beberapa orang, dijanjikan akan dibuat Surat "laporan posisi kredit bank Indonesia" dari SCB dalam waktu 3 minggu akan selesai. Tanggal 29 Desember 2009 saya menelepon ke nomor yang sama di atas, diberitahukan bahwa proses pembuatan surat satu bulan.

Tidak bisa terima dengan hal tersebut saya mendesak SCB untuk menyelesaikan Surat "laporan posisi kredit bank Indonesia" ditambah dengan Surat yang menyatakan bahwa saya bukan orang yang termasuk dalam Daftar Hitam SDI Bank Indonesia dan harus selesai tanggal 31 Desember 2009.

Ketika saya datang ke kantor SCB di Tebet Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini Surat "laporan posisi kredit bank Indonesia" sudah saya dapatkan via Bapak Joni. Walaupun saya belum puas dan minta Standard Chartered Bank mengeluarkan Surat yang menyatakan saya bukan orang yang termasuk dalam daftar hitam BI Checking di Bank Indonesia.

Di sini timbul hal yang aneh lagi. SCB via Bapak Joni menyatakan mereka bisa membantu saya agar terhapus dari daftar blacklist BI checking saya harus membayar sisa hutang saya sejumlah Rp 907,946,00 agar tanggal 15 Januari 2009 ketika SCB melaporkan ke BI maka data saya akan normal kembali.

Saya tentu tidak menerima hal ini karena saya merasa semua hutang saya sudah lunas. Ketika saya tanya apa ada solusi lain pihak SCB menyatakan tidak ada jalan lain kecuali membayar atau data di BI checking tidak berubah.

Dilihat dari kronologis yang saya ceritakan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan:

1. Pihak SCB telah merugikan saya, selama 2 tahun ini permohonan kredit saya selalu ditolak oleh semua Bank karena saya masuk daftar hitam di BI Checking.

2. Alasan pihak SCB "mendaftarhitamkan" saya tidak masuk akal, karena mereka menganggap saya susah dihubungi dan susah dilacak. Tentu saja saya punya hak tersebut karena sejak Januari 2008 saya sudah pindah rumah dan kerja serta berganti nomor telepon karena saya menganggap hubungan dengan pihak SCB sudah putus ketika saya melunasi KTA saya Desember 2007.

3. "Sudah jatuh tertimpa tangga pula", saya diminta untuk membayar Rp 907,946.00 yang bukan kewajiban saya. Bila tidak bayar nama saya tetap masuk daftar hitam di BI Checking. Yang anehnya Surat Bebas Hutang atau "laporan posisi kredit bank Indonesia" sudah dikeluarkan oleh SCB tetapi kesannya saya tetap harus membayar hutang yang bukan kewajiban saya.

4. Mohon pihak Bank Indonesia untuk melihat hal ini, dengan akurasi data yang ditampilkan dalam BI Checking. Saya kira Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang berlaku untuk anggota SID agar menyampaikan data dengan akurat, sehingga bila ada ketidakakuratan data mohon agar ada sanksi apabila mereka tidak menyampaikan data yang benar.

5. Saya tetap meminta pihak SCB untuk menghapus tunggakan KTA saya dan menghilangkan nama saya dari daftar hitam di SID atau BI Checking, karena saya sudah melunasi tunggakan tersebut sejak bulan Desember 2007 dan saya tetap menolak melakukan pembayaran Rp 907,946.00 yang bukan merupakan kewajiban saya.

Salam,
Stevent Febriandy
Jl Lanraki No. 27C Daya Makassar
epentika@gmail.com
082148162677

Kredit Bermasalah

Disalin dari Surat Pembaca Kompas (Jawa Barat) Senin, 5 Juli 2010

Orangtua saya yang tinggal di Subang adalah pengusaha kecil menengah dalam bidang home furniture yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkankan usaha. Saat ini orang tua saya sedang mendapatkan banyak pesanan dari beberapa toko dan konsumen perorangan. Untuk memenuhinya, beliau hendak mengajukan kredit untuk menambah modal.

Setelah mencoba mengajukan ke beberapa bank swasta nasional, ternyata permohonan mereka selalu ditolak dengan alasan terdapat bi cheking dengan nomor laporan 12/5048558/DPIP/PIK00100201479 dengan collect 5 sebesar 1,5 juta pada kredit Kupedes BRI Unit Dangdeur, Subang 1991.

Yang menjadi permasalahan, orangtua saya tidak merasa pernah meminjam sebesar jumlah di atas. Orang Tua saya mengakui pernah mengajukan kredit Rp.35 juta pada 1998, dan sempat menunggak beberapa bulan karena usaha mereka terimbas krisis meoneter yang terjadi saat itu. Tetapi data di BRI tidak menunjukkan bahwa orangtua saya pernah bermasalah dalam kredit pada 1998 karena BRI hanya memiliki dua data kredit. Pertama, Kupedes tahun 1991 yang menurut BRI bermasalah dan kredit 2009 yng bermasalah.

Mereka sudah sering mengajukan kredit kepada BRI untuk mendukung usaha, tetapi tidak pernah bermasalah. Ini terbukti dari insentif yang mereka terima setiap semester. Apakah mereka seumur hidup tidak akan memperoleh kredit akibat adanya cheking BI ini? Hal tersebut selalu disampaikan pihak bank yang menolak aplikasi kredit orang tua saya.

Sebagai putra mereka saya concern atas masalah ini. Mereka kesulitan menambah modal untuk mengembangkan usaha ditengah program pemerintah yang berusaha meningkatkan usaha kecil menengah di masyarakat.

Saya mohon pihak berwenang, dalam hal ini BRI dan BI dapat memberikan solusi.

NANANG SUPRIYADI
Kampung Dayeuhkolot RT02 RW01
Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang.

Mohon Penjelasan Mandiri Card Center Tentang SID

Sumber : http://myzone.okezone.com/index.php/content//read/2009/12/29/86/mohon-penjelasan-mandiri-card-center-tentang-sid

Saya mantan pemegang kartu kredit Mandiri dengan nomor 4137 1803 0638 xxxx, yang mana kartu tersebut telah saya tutup pada 7 September 2009. Dua bulan setelah penutupan, saya masih terus mendapatkan lembar penagihan via e-mail. Setelah saya kirim e-mail keluhan tentang hal ini, barulah Bank Mandiri berhenti mengirimkan lembar penagihan baik via kurir maupun via e-mail.

Namun, masalah ternyata tidak berhenti di situ. Senin 28 Desember 2009, saya menyempatkan diri ke BI untuk melakukan BI checking SID, dan ternyata apa yang saya perkirakan benar adanya, yakni data di BI menyatakan bahwa kartu kredit Mandiri saya tersebut masih dalam keadaan aktif.

Bagaimana ini Bank Mandiri? Saya sudah menutup kartu tersebut di awal September 2009 namun mengapa di akhir Desember 2009 data di BI kartunya masih aktif? Itu artinya selama hampir empat bulan sejak penutupan pihak Bank Mandiri belum juga melakukan pemutakhiran (update) data nasabah di BI.

Berbeda jauh jika nasabah mengajukan aplikasi kartu kredit dan aplikasinya disetujui bank, maka niscaya bulan depan data nasabah tersebut sudah ada di BI. Jadi jika punya utang di bank maka bank akan cepat melaporkannya ke BI namun jika utangnya sudah lunas maka bank lambat melaporkannya ke BI.

Kejadian seperti adalah kedua kalinya saya alami. Sebelumnya saya mengalami hal yang sama pada bank yang berbeda. Kartu kredit dari bank tersebut sudah saya tutup lebih dari satu tahun namun data di BI menyatakan bahwa kartu tersebut masih aktif.

Akhirnya saya komplain via media dan barulah data saya di-update bulan berikutnya. Bayangkan jika saya tidak pro aktif datang ke BI, tentu sampai saat ini datanya tidak berubah, atau dengan kata lain saya dirugikan atas tidak updatenya data SID.
Kepada semua pemegang kartu kredit lainnya yang sudah pernah melakukan penutupan kartu kreditnya agar cek dan ricek lagi data anda di BI, karena siapa tahu bank Anda belum meng-update data Anda di BI. Terima kasih.


Abdul Haris Adnan
Jl Sektor No 4 RT 02/07, Tangerang
08998988825
aharisadn99@yahoo.com